Pemerintah Siapkan Insentif Rp300 Miliar untuk Daerah yang Berhasil Turunkan Stunting

Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting nasional kini berada di angka 19,8 persen. Meski lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai 21,5 persen, angka ini masih menunjukkan bahwa ratusan ribu anak Indonesia belum mendapatkan gizi dan sanitasi yang layak. Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan penurunan stunting melalui pemberian insentif fiskal sebesar Rp300 miliar pada tahun 2025.

“Insentif ini adalah bentuk apresiasi sekaligus pemicu agar daerah semakin aktif menurunkan angka stunting. Mereka yang kinerjanya baik akan mendapat penghargaan nyata,” ujar Purbaya.

Dalam keterangan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa dana insentif sebesar Rp300 miliar akan diberikan kepada 3 provinsi terbaik, 38 kabupaten, dan 9 kota yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Besaran insentif bervariasi antara Rp5 hingga Rp7 miliar per daerah, dengan Kabupaten Tangerang menerima Rp7,22 miliar, Kota Pasuruan Rp7,15 miliar, dan Kota Madiun Rp7,10 miliar.

Sementara itu, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi masih didominasi wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (37,8 persen), Sumatera Barat (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), Nusa Tenggara Barat (31,4 persen), dan Sulawesi Tenggara (30,2 persen). Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak, mencapai lebih dari 630 ribu anak, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing lebih dari 400 ribu anak.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan penurunan angka stunting dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren positif, tetapi konsistensi intervensi di daerah tetap menjadi kunci. “Kita tidak boleh berhenti di angka 19,8 persen. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan intervensi berjalan di level keluarga, terutama dalam hal gizi ibu hamil, air bersih, dan sanitasi,” ujarnya

.

Menurutnya, program lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat terbukti efektif menurunkan angka stunting. “Daerah yang aktif menjalankan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan edukasi pola asuh biasanya menunjukkan hasil yang cepat. Kuncinya adalah kolaborasi,” tambahnya.

Pemerintah berharap langkah pemberian insentif fiskal dapat menjadi stimulus untuk mempercepat pencapaian target 14 persen. Selain dukungan dari pusat, berbagai daerah juga mulai mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan gizi dan sanitasi. Dengan sinergi kebijakan, optimisme tumbuh bahwa Indonesia dapat melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.